REPUBLIKA.CO.ID, Setiap kali musim hujan datang, berita tentang banjir hampir selalu memenuhi ruang media. Sungai meluap, jalan-jalan terendam, ribuan rumah tergenang. Namun hanya beberapa bulan kemudian, ketika kemarau tiba, berita berubah drastis. Waduk menyusut, sawah mengering, masyarakat mengantri air bersih, dan pemerintah harus mengirimkan bantuan air ke berbagai daerah.
Paradoks ini terus berulang dari tahun ke tahun. Di musim hujan kita seolah kelebihan air, tetapi pada musim kemarau justru mengalami kekurangan air. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin negara yang memiliki lebih dari 5.500 sungai, sekitar 840 danau, serta curah hujan rata-rata sekitar 2.700 milimeter per tahun justru semakin rentan mengalami krisis air?
Jawabannya terletak pada satu kata yang semakin sering kita dengar, tetapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami dampaknya, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim bukan hanya menyebabkan suhu bumi meningkat. Dampaknya jauh lebih kompleks, termasuk mengubah pola hujan, memperpanjang musim kemarau, meningkatkan intensitas hujan ekstrem, memperbesar risiko banjir, dan pada saat yang sama meningkatkan ancaman kekeringan.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan pola curah hujan dan kejadian cuaca ekstrem. Seperti yang sudah terjadi, Indonesia mengalami musim hujan yang semakin tidak menentu, hujan ekstrem yang lebih sering, serta periode kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap ketersediaan air bagi masyarakat, pertanian, industri, dan pembangkit listrik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menunjukkan bahwa fenomena iklim seperti El Niño dan La Niña kini semakin memengaruhi distribusi hujan di Indonesia. Tahun-tahun ketika El Niño kuat terjadi, ratusan kabupaten mengalami kekeringan, debit sungai menurun drastis, dan produksi pertanian ikut terdampak. Sebaliknya, pada saat La Niña, curah hujan meningkat tajam sehingga memicu banjir dan longsor di banyak daerah.
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya menyediakan air, melainkan menjaga ketahanan air (water security) di tengah iklim yang semakin tidak menentu.
Ketahanan Air Belum Menjadi Arus Utama Kebijakan
Selama ini kebijakan pembangunan air di Indonesia cenderung masih didominasi oleh pendekatan penyediaan infrastruktur. Ini meliputi pembangunan bendungan, embung, jaringan irigasi, dan sistem penyediaan air minum. Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah telah membangun puluhan bendungan baru yang meningkatkan kapasitas tampungan air nasional. Namun, perubahan iklim menghadirkan tantangan baru yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan pembangunan infrastruktur.
Persoalan utama adalah kebijakan ketahanan air masih cenderung bersifat sektoral. Pengelolaan sumber daya air, tata ruang, kehutanan, pertanian, energi, dan pembangunan perkotaan sering kali berjalan sendiri-sendiri. Padahal, perubahan pada satu sektor akan berdampak langsung terhadap sektor lainnya.
Sebagai contoh, pembukaan kawasan hutan di daerah hulu dapat meningkatkan limpasan air pada musim hujan, Namun, pada saat yang sama mengurangi cadangan air tanah pada musim kemarau. Juga pembangunan kawasan perkotaan yang semakin masif tanpa ruang resapan menyebabkan air hujan lebih cepat mengalir ke laut daripada disimpan sebagai cadangan air.
Masalah lain adalah tingginya kehilangan air (non-revenue water) pada sistem penyediaan air minum di berbagai daerah. Kebocoran jaringan, sambungan ilegal, dan inefisiensi operasional menyebabkan sebagian air yang telah diproduksi tidak pernah sampai kepada pelanggan. Dalam kondisi perubahan iklim, setiap liter air yang hilang merupakan kerugian yang semakin mahal.
Ketahanan air juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Banyak pemerintah daerah masih lebih fokus pada penanganan banjir ketika musim hujan dan penyediaan bantuan air bersih saat kemarau. Mereka tidak membangun sistem yang mampu mengurangi risiko kedua bencana tersebut secara bersamaan.
Penyebab Ancaman Ketahanan Air
Beberapa faktor saling berkaitan dan memperbesar ancaman terhadap ketahanan air Indonesia. Pertama, perubahan iklim mengubah pola hidrologi. Hujan turun dalam intensitas yang lebih tinggi tetapi dalam durasi yang lebih singkat. Air tidak sempat meresap ke dalam tanah dan lebih banyak menjadi limpasan yang memicu banjir.
Kedua, kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Berkurangnya tutupan hutan dan kawasan resapan menyebabkan kemampuan alam menyimpan air terus menurun. Padahal, hutan merupakan “waduk alami” yang menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.
Ketiga, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan air secara signifikan. Kota-kota besar membutuhkan pasokan air yang terus bertambah, sementara sumber air baku tidak berkembang secepat pertumbuhan kebutuhan.
Keempat, pengelolaan air yang belum terintegrasi. Konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa air harus dikelola secara menyeluruh, mulai dari daerah hulu hingga hilir, lintas sektor, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Kelima, rendahnya efisiensi penggunaan air. Sektor pertanian masih menjadi pengguna air terbesar, sementara sebagian sistem irigasi belum efisien. Di kawasan perkotaan, konsumsi air juga terus meningkat tanpa diimbangi budaya hemat air.
Dalam perspektif teori Water Security, ketahanan air tidak hanya berarti tersedia cukup air. Tetapi harus menjamin kualitas, keterjangkauan, keberlanjutan, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko banjir dan kekeringan. Didasarkan atas teori tersebut, tantangan Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun lebih banyak bendungan.
Alternatif Solusi
Menghadapi perubahan iklim, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air. Pertama, membangun ketahanan air berbasis ekosistem. Konservasi hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan mata air, dan pemulihan lahan basah harus dipandang sebagai investasi infrastruktur alami yang sama pentingnya dengan pembangunan bendungan.
Untuk itu Pemerintah perlu menyusun “Strategi Nasional Ketahanan Air Berbasis Adaptasi Perubahan Iklim” yang mengintegrasikan kebijakan sumber daya air, kehutanan, pertanian, tata ruang, energi, dan pembangunan daerah.
Kedua, mempercepat penerapan konsep kota spons (sponge city). Melalui ruang terbuka hijau, taman resapan, sumur resapan, kolam retensi, serta pemanenan air hujan, kota dapat menyimpan lebih banyak air ketika musim hujan dan menggunakannya kembali pada musim kemarau. Untuk itu, anggaran rehabilitasi hutan dan perlindungan kawasan imbuhan perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, bukan sekadar program lingkungan.
Ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui teknologi irigasi hemat air, pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah (water recycling), dan pengurangan kebocoran jaringan air minum. Untuk itu, perlu mempercepat perluasan layanan air minum perpipaan dan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, terutama di kota-kota besar yang mengalami penurunan muka tanah.
Keempat, memperkuat sistem informasi iklim dan hidrologi. Data BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah perlu diintegrasikan sehingga perencanaan sumber daya air lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Kelima, memperluas edukasi publik. Ketahanan air tidak mungkin diwujudkan hanya melalui kebijakan Pemerintah. Masyarakat juga harus memahami bahwa menghemat air hari ini merupakan investasi untuk menghadapi iklim masa depan.
Sumber : https://analisis.republika.co.id/berita/tk3wab368/ketika-perubahan-iklim-menguji-ketahanan-air-indonesia
