Year: 2026

Allah Adalah Sebaik-Baik Tempat Bergantung

Salah satu penyakit hati yang sering tidak disadari adalah terlalu menggantungkan harapan kepada manusia. Kita berharap manusia membantu kita, memberi kita rezeki, atau menjadi sebab kebahagiaan kita. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita kecewa, marah, bahkan putus asa.

Padahal seorang muslim diajarkan untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Bukan berarti kita tidak boleh menerima bantuan dari manusia. Jika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, maka terimalah dengan rasa syukur. Namun jangan pernah meyakini bahwa manusia itulah sumber rezeki kita. Mereka hanyalah perantara. Hakikat pemberi rezeki hanyalah Allah.

Allah berfirman:

“Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.”
(QS. Hud: 6)

Ayat ini memberikan ketenangan bagi setiap hamba. Selama kita masih hidup, Allah telah menjamin adanya rezeki untuk setiap makhluk-Nya.

Allah Menciptakan Makhluk dan Menjamin Rezekinya

Renungkanlah.

Siapakah yang menciptakan kita?

Jawabannya tentu Allah.

Kalau Allah yang menciptakan kita, apakah mungkin Allah membiarkan ciptaan-Nya tanpa rezeki?

Tentu tidak.

Allah pasti memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Bahkan seekor burung yang terbang di langit, ikan yang hidup di lautan, atau hewan yang tinggal di puncak gunung sekalipun, semuanya memperoleh rezeki dari Allah.

Allah berfirman:

“Dan berapa banyak makhluk bergerak yang tidak dapat mengusahakan rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. Al-‘Ankabut: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki bukan semata-mata karena kemampuan makhluk, melainkan karena karunia Allah.

Rezeki Tidak Hanya untuk Orang Beriman

Sering kali kita mengira bahwa hanya orang saleh yang diberi rezeki. Padahal kenyataannya tidak demikian.

Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya.

• Orang yang beriman diberi rezeki.
• Orang kafir juga diberi rezeki.
• Orang yang taat diberi rezeki.
• Orang yang bermaksiat pun tetap diberi rezeki.
• Ahli ibadah diberi rezeki.
• Orang fasik juga tetap mendapatkan rezeki.

Mengapa demikian?

Karena rezeki merupakan bagian dari rahmat Allah yang bersifat umum bagi seluruh makhluk di dunia. Adapun yang membedakan seorang mukmin adalah keberkahan rezekinya serta balasan yang Allah siapkan di akhirat.

Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”
(QS. Adz-Dzariyat: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa sumber seluruh rezeki hanyalah Allah, bukan manusia, bukan perusahaan, bukan jabatan, dan bukan usaha semata.

Manusia Hanyalah Sebab

Dalam kehidupan sehari-hari, Allah menjadikan manusia sebagai sebab datangnya rezeki.

Ada yang mendapat gaji dari perusahaan.

Ada yang memperoleh keuntungan dari pelanggan.

Ada yang diberi hadiah oleh saudaranya.

Semua itu hanyalah sebab yang Allah ciptakan.

Maka jangan sampai hati bergantung kepada sebab, tetapi lupakan kepada Dzat yang menciptakan sebab tersebut.

Ketika seseorang tidak jadi membantu kita, jangan kecewa berlebihan. Bisa jadi Allah sedang membuka pintu rezeki melalui jalan yang lain.

Karena jika Allah telah menetapkan rezeki untuk seorang hamba, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya.

Sebaliknya, jika Allah belum menghendaki sesuatu, seluruh manusia di dunia tidak akan mampu memberikannya.

Tawakal yang Benar

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung; burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang.”
(HR. At-Tirmidzi no. 2344, dinilai hasan sahih)

Perhatikan bahwa burung tetap keluar dari sarangnya. Ia berusaha, tetapi hatinya tidak bergantung kepada usaha tersebut. Rezekinya datang karena Allah.

Demikian pula seorang muslim. Ia bekerja, berdagang, bertani, atau menjalankan usaha, tetapi keyakinannya tetap bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki.

Penutup

Jangan menggantungkan harapan kepada manusia.

Harapkanlah segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Jika ada manusia yang membantu, bersyukurlah karena Allah telah menggerakkan hatinya.

Jika tidak ada yang membantu, jangan berputus asa, karena pintu rezeki Allah tidak pernah tertutup.

Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang menjamin rezeki seluruh makhluk-Nya. Tidak ada seekor hewan di puncak gunung, tidak ada seekor ikan di dasar lautan, bahkan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang luput dari rezeki yang telah Allah tetapkan.

Maka perbaikilah tawakal, kuatkan keyakinan, teruslah berikhtiar dengan cara yang halal, dan gantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Naskah Fikih Tata Kelola hasil ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberikan perhatian besar pada satu prinsip yang kerap dilupakan dalam hiruk-pikuk pergantian pejabat, yaitu rekrutmen yang sehat.

Seiring bergulirnya waktu, satu per satu pejabat publik digantikan. Ada yang karena habis masa jabatan, ada pula karena alasan yang lebih mendesak. Jabatan publik bukanlah warisan yang otomatis turun kepada orang terdekat. Jabatan publik adalah amanah yang harus ditempatkan pada orang yang paling tepat.

Fikih Tata Kelola menegaskan bahwa rekrutmen yang sehat merupakan salah satu dari delapan prinsip sistem tata kelola. Prinsip ini menuntut proses pengisian jabatan bebas dari praktik transaksional dan beraroma investif, di mana seseorang menduduki posisi bukan karena kapabilitas dan kredibilitas moral yang dimilikinya.

Tanpa rekrutmen yang sehat, pilar-pilar lain dalam Fikih Tata Kelola seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan akan berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Islam telah memberikan pedoman jelas tentang bagaimana seharusnya proses pengangkatan pejabat publik ini berlangsung. Firman Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 26.

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26).

Dua kriteria dalam ayat di atas disebut sekaligus. Pertama, kekuatan, yang berarti kompetensi, kemampuan, dan keahlian. Kedua, kepercayaan, yang berarti integritas, kejujuran, dan amanah. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Seseorang mungkin kuat secara kapasitas tetapi tidak bisa dipercaya. Yang lain mungkin jujur tetapi lemah dalam menjalankan tugas. Rekrutmen yang sehat menuntut pemenuhan kedua syarat ini secara bersamaan.

Rasulullah Saw dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan al-Baihaqi menegaskan bahwa mengangkat seseorang menjadi pejabat sementara mengetahui ada orang yang lebih layak untuk jabatan itu, lebih memahami Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan seluruh kaum muslimin.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ. (رواه البيهقي)

“Dari Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Barang siapa mengangkat seorang pejabat dari kalangan orang-orang beriman, sementara ia mengetahui bahwa di antara mereka ada orang yang lebih berhak atas jabatan itu daripadanya dan lebih memahami Kitab Allah serta Sunnah Nabi-Nya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan seluruh orang-orang beriman.” (HR. al-Baihaqi)

Hadis ini menempatkan rekrutmen sebagai urusan agama, bukan sekadar administrasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses pengangkatan pejabat memikul tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Sering kali, pergantian pejabat hanya dilihat dari aspek legal formal. Surat keputusan terbit, nama baru tercantum, proses dianggap selesai. Yang luput dari perhatian adalah apakah orang yang baru itu benar-benar telah melewati proses seleksi yang ketat, apakah kompetensinya telah teruji, apakah rekam jejaknya menunjukkan integritas yang tidak tercela. Atau semua itu dikalahkan oleh faktor lain seperti kedekatan personal, loyalitas politik, atau sekadar kemudahan prosedural.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini turun dalam konteks kepemimpinan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa menyampaikan amanah kepada ahlinya mencakup setiap posisi dan tanggung jawab publik. Menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya berarti melanggar perintah Allah secara langsung.

Rasulullah Saw juga memperingatkan dalam sebuah hadis:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. al-Bukhari)

Peringatan dalam hadis di atas sangat tegas. Kehancuran yang dimaksud tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kehancuran itu bisa datang dalam bentuk pelayanan publik yang memburuk, kebijakan yang tumpul, program yang gagal mencapai sasaran, dan lambat laun kepercayaan masyarakat yang runtuh.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur’an menuntut agar setiap kebijakan, termasuk kebijakan rekrutmen, ditegakkan di atas landasan kebenaran, bukan di atas kepentingan kelompok atau kedekatan personal.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).

Karena itu, setiap kali sebuah jabatan publik kosong, pertanyaan yang paling awal dan paling akhir haruslah pertanyaan yang sama. Apakah orang ini yang terbaik, yang terkuat, dan yang paling dapat dipercaya di antara yang tersedia. Jika jawabannya tidak, maka proses itu telah melahirkan pengkhianatan baru, sebagaimana ditegaskan dalam Fikih Tata Kelola.

Dan umat hanya bisa menunggu kehancuran yang dijanjikan Rasulullah, meskipun kehancuran itu datang dengan langkah yang perlahan dan sering tidak disadari sampai semuanya terlambat.

Sumber : https://muhammadiyah.or.id/2026/06/fikih-tata-kelola-jabatan-publik-harus-diserahkan-kepada-ahlinya/

Banyak rumah masa kini menempatkan kamar mandi dan tempat wudhu dalam satu ruangan. Ketika hendak berwudhu, seorang Muslim pun sering dihadapkan pada pertanyaan sederhana tetapi penting.

Apakah basmalah tetap diucapkan meskipun berada di dalam kamar mandi? Bukankah tempat tersebut termasuk lokasi yang tidak layak untuk menyebut nama Allah? Di sisi lain, bukankah membaca basmalah merupakan bagian dari tuntunan wudhu?

Pertanyaan ini menunjukkan bahwa fikih memperhatikan kondisi yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu dipahami dengan menggabungkan seluruh dalil yang berkaitan, bukan mengambil satu dalil lalu mengabaikan dalil lainnya.

Landasan pertama adalah anjuran membaca basmalah ketika berwudhu. Rasulullah Saw bersabda:

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

“Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika memulainya.”

Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur dan menjadi dasar bahwa membaca بِسْمِ اللَّهِ sebelum berwudhu merupakan amalan yang dianjurkan. Sebagian ulama bahkan memandangnya wajib, sedangkan mayoritas ulama menilainya sebagai sunah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dalam pandangan Majelis Tarjih, basmalah tetap menjadi bagian dari adab dan kesempurnaan wudhu.

Di sisi lain, syariat juga mengajarkan penghormatan terhadap nama Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

“Nabi ﷺ apabila memasuki tempat buang hajat, beliau melepaskan cincin beliau.”

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa cincin tersebut bertuliskan:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Hadis ini dipahami para ulama sebagai isyarat agar nama Allah tidak dibawa ke tempat yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk penghormatan terhadap lafaz yang mulia. Namun, penghormatan ini tidak serta-merta berarti seluruh zikir menjadi terlarang secara mutlak di setiap jenis kamar mandi. Yang perlu dibedakan ialah antara tempat yang memang dipakai untuk membuang najis dan tempat yang hanya difungsikan untuk berwudhu atau mandi.

Majelis Tarjih menjelaskan bahwa kondisi kamar mandi modern tidak selalu sama dengan tempat buang hajat pada masa dahulu. Pada masa Nabi, tempat buang hajat umumnya berada di lokasi yang terpisah dan identik dengan keberadaan najis. Adapun sekarang, banyak rumah menggabungkan toilet, pancuran, dan tempat wudhu dalam satu ruangan. Bahkan ada pula kamar mandi yang sama sekali tidak memiliki kloset dan hanya dipakai untuk mandi serta berwudhu. Perbedaan kondisi ini memiliki konsekuensi terhadap penerapan hukum fikih.

Karena itu, apabila seseorang berwudhu di kamar mandi yang di dalamnya terdapat toilet, Majelis Tarjih menganjurkan agar basmalah tidak diucapkan dengan suara keras. Cukup dibaca secara lirih atau di dalam hati sebagai bentuk menggabungkan dua tuntunan syariat sekaligus, yaitu mengamalkan sunah membaca basmalah ketika berwudhu dan tetap menjaga penghormatan terhadap nama Allah di tempat yang kurang pantas untuk memperbanyak zikir. Dengan cara ini, tidak ada dalil yang ditinggalkan dan tidak pula ada tuntunan yang diabaikan.

Apabila tempat wudhunya terpisah dari toilet, atau hanya berupa ruang mandi tanpa tempat buang hajat, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan basmalah. Bahkan dianjurkan untuk mengucapkannya sebagaimana tuntunan umum sebelum memulai wudhu. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa hukum mengikuti keadaan tempatnya. Tempat yang bersih dan tidak digunakan untuk buang hajat tidak termasuk lokasi yang dilarang untuk berzikir kepada Allah.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.” (QS. Al-Ahzab [33]: 41)

Allah juga berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Karena itu, ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 152)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, syariat juga mengajarkan adab dalam melaksanakannya. Islam tidak hanya memerintahkan banyak berzikir, tetapi juga mengajarkan tempat, waktu, dan cara yang tepat agar penghormatan kepada Allah tetap terjaga.

Dalam pembahasan fikih, Majelis Tarjih juga mengingatkan pentingnya memahami hubungan antara nash dan realitas. Perubahan bentuk bangunan rumah menyebabkan sebagian persoalan fikih memerlukan penyesuaian penerapan tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya.

Oleh sebab itu, hukum membaca basmalah di kamar mandi tidak dapat dipukul rata, melainkan harus melihat fungsi ruangan tersebut. Jika di dalamnya terdapat toilet, basmalah cukup dibaca pelan atau di dalam hati. Jika hanya digunakan untuk mandi atau berwudhu, maka basmalah tetap dianjurkan diucapkan sebagaimana biasa.

Sumber : https://muhammadiyah.or.id/2026/07/hukum-membaca-basmalah-di-kamar-mandi-saat-berwudhu/

Setiap tahun jutaan orang merayakan ulang tahun. Kue dihiasi lilin, lagu selamat ulang tahun dinyanyikan, kemudian lilin ditiup bersama doa dan harapan. Bagi sebagian orang, prosesi itu hanyalah tradisi yang dianggap biasa.

Namun bagi seorang Muslim, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah apakah tradisi itu populer, melainkan apakah ia memiliki landasan dalam syariat Islam.

Islam pada dasarnya tidak melarang seseorang bergembira atas nikmat usia yang Allah berikan. Bahkan rasa syukur merupakan salah satu ajaran utama agama. Persoalannya terletak pada bentuk ekspresi syukur tersebut. Syariat mengajarkan bahwa setiap tradisi perlu diukur dengan timbangan Al-Qur’an dan Sunah, bukan semata-mata karena telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa peringatan ulang tahun, baik untuk individu maupun organisasi, termasuk persoalan ijtihadiyah. Tidak terdapat nash yang secara langsung memerintahkan ataupun melarang perayaan ulang tahun, dan para sahabat Nabi juga tidak dikenal memiliki tradisi memperingatinya.

Karena itu, penilaiannya dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum syariat, yaitu sejauh mana suatu kegiatan menghadirkan kemaslahatan atau justru membuka jalan kepada kemudaratan.

Prinsip tersebut berangkat dari firman Allah SWT:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104).

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas sosial dinilai dari kandungannya. Apabila sebuah peringatan ulang tahun diisi dengan pengajian, santunan, bakti sosial, silaturahmi, atau kegiatan yang menguatkan keimanan serta memberi manfaat bagi masyarakat, maka kegiatan semacam itu termasuk dalam kategori makruf yang dianjurkan.

Sebaliknya, jika diwarnai kemaksiatan, pemborosan, minuman keras, atau perilaku yang menjauhkan manusia dari Allah, maka ia menjadi sesuatu yang tercela. Hal itu sejalan dengan firman Allah:

﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

“Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, serta bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 114).

Lalu bagaimana dengan meniup lilin?

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa menyalakan dan meniup lilin tidak memiliki tuntunan dalam ajaran Islam sehingga tidak perlu dilakukan. Penjelasan itu bukan semata-mata karena lilin sebagai benda, melainkan karena sejarah tradisi tersebut. Berdasarkan penelusuran sejarah yang dikemukakan dalam fatwa, tradisi menyalakan lilin merupakan cara masyarakat Yunani Kuno mempersembahkan semacam upeti kepada dewi bulan Artemis. Asap lilin dipercaya membawa doa-doa mereka menuju sang dewi.

Dengan demikian, meniup lilin bukan sekadar kebiasaan tanpa makna, melainkan memiliki akar historis yang berkaitan dengan ritual keagamaan masyarakat pagan Yunani.

Karena memiliki hubungan dengan praktik peribadatan agama lain, Majelis Tarjih mengaitkannya dengan sabda Rasulullah saw.:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Hadis ini dipahami sebagai peringatan agar umat Islam tidak mengadopsi simbol ataupun ritual keagamaan yang menjadi ciri khas agama lain. Oleh sebab itu, meniup lilin bukan dipandang sekadar persoalan meniup api, tetapi dipertimbangkan dari asal-usul dan makna historis tradisi tersebut.

Pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam membedakan antara adat yang bersifat duniawi dengan ritual yang memiliki dimensi keagamaan. Tidak semua tradisi otomatis ditolak. Fatwa yang sama menjelaskan bahwa adat pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur syirik, tidak menimbulkan pemborosan, tidak memberatkan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, Islam tidak memusuhi budaya, tetapi menyeleksinya berdasarkan nilai tauhid.

Karena itu pula Muhammadiyah tetap memperingati Milad setiap tahun. Perbedaannya terletak pada substansi. Milad Muhammadiyah tidak dibangun di atas simbol-simbol ritual tertentu, melainkan menjadi momentum memperluas syiar Islam, mengenang perjuangan para pendiri, memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta menghadirkan manfaat nyata melalui pengajian, pelayanan sosial, dan berbagai amal usaha.

Dalam perspektif ini, yang diperingati bukan sekadar bertambahnya usia, tetapi bertambahnya kesempatan untuk menghadirkan kemanfaatan bagi umat.

Sumber : https://muhammadiyah.or.id/2026/07/meniup-lilin-saat-ulang-tahun-bolehkah/

Sumber : https://www.islamedia.id/2011/11/belajar-pada-kehidupan-sang-daun.html

Jakarta, MUI Digital –  Kehalalan produk olahan daging tidak hanya ditentukan oleh jenis hewan dan proses penyembelihannya. Proses penggilingan daging menggunakan mesin juga menjadi salah satu titik kritis yang dapat menentukan status halal suatu produk.

Dikutip dari Jurnal Halal LPPOM pada Rabu (15/7/2026). Hal tersebut disampaikan Rina Maulidiyah, STP, dalam artikel bertajuk Jejak Halal di Balik Mesin Penggiling Daging.

Ia menjelaskan bahwa mesin penggiling daging yang tampak bersih belum tentu memenuhi ketentuan syariat apabila sebelumnya digunakan untuk menggiling bahan haram, seperti daging babi, tanpa proses penyucian yang sesuai.

“Mesin penggiling dapat menjadi penentu status kehalalan produk. Kontaminasi yang tidak terlihat sekalipun dapat menyebabkan produk yang semula halal berubah menjadi tidak halal,” tulisnya.

Rina menjelaskan, mesin penggiling daging digunakan mulai dari skala rumah tangga hingga industri besar.

Untuk kebutuhan rumahan umumnya digunakan blender atau food processor, sedangkan industri menggunakan meat grinder dan bowl cutter yang mampu menghasilkan adonan daging dalam jumlah besar dengan tingkat kehalusan yang tinggi.

Menurutnya, dalam perspektif halal, kebersihan peralatan tidak cukup hanya dilihat secara fisik. Apabila mesin pernah bersentuhan dengan bahan haram atau najis, maka proses penyuciannya harus mengikuti ketentuan syariat Islam.

Dalam kasus najis mughallazah seperti babi dan turunannya, proses penyucian dilakukan melalui sertu, yakni pencucian sebanyak tujuh kali, dengan salah satu tahap menggunakan tanah suci atau bahan lain yang memiliki daya pembersih setara sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada proses penggilingan daging guna memastikan seluruh tahapan produksi memenuhi standar halal.

Terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi pelaku usaha jasa penggilingan. Pertama, seluruh bahan baku daging wajib berasal dari pemasok yang telah memiliki sertifikat halal dan dapat diverifikasi sebelum diproses.

Kedua, mesin penggiling harus dikhususkan untuk bahan halal (halal dedicated). Apabila sebelumnya digunakan untuk menggiling bahan nonhalal, maka seluruh jalur produksi wajib melalui proses penyucian sesuai ketentuan syariat sebelum kembali digunakan.

Setelah disertifikasi halal, mesin tersebut tidak diperkenankan lagi menangani produk berbahan babi.

Selain itu, pelaku usaha diwajibkan memiliki prosedur pembersihan yang terdokumentasi dengan baik. Mesin harus dibongkar, dibersihkan menggunakan bahan pencuci yang bebas najis, kemudian dilakukan validasi untuk memastikan tidak ada sisa kontaminasi.

Apabila menggunakan metode swab test, media pengujian juga harus dipastikan tidak berasal dari unsur babi.

Seluruh aktivitas pembersihan tersebut harus dicatat sebagai bagian dari implementasi SJPH, mulai dari frekuensi pembersihan, metode yang digunakan, bahan pencuci, hingga petugas yang bertanggung jawab.

Meski regulasi telah tersedia, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Yogyakarta, masih ditemukan jasa penggilingan daging yang bersedia menggiling daging babi menggunakan mesin yang sama dengan daging halal.

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, terutama di sektor usaha mikro dan kecil.

Banyak pelaku usaha yang masih menganggap kehalalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen, bukan penyedia jasa.

Di samping itu, biaya sertifikasi, proses administrasi, hingga keterbatasan kemampuan menelusuri asal-usul bahan baku (traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan standar halal.

Aspek teknis juga menjadi perhatian. Sebagian mesin penggiling masih menggunakan material besi cor yang sulit dibersihkan dan berpotensi menyerap lemak. Penggunaan satu mesin untuk berbagai jenis daging tanpa prosedur pembersihan yang benar meningkatkan risiko kontaminasi silang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rina mendorong adanya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha.

Pemerintah, lembaga sertifikasi halal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai perlu memperluas pelatihan sekaligus memberikan kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan mesin berbahan stainless steel food grade SS 304 yang lebih higienis, tahan karat, dan lebih mudah dibersihkan dibandingkan besi cor.

Sejumlah penelitian turut mendukung pentingnya prosedur pembersihan mesin secara menyeluruh. Penelitian Sunjung Chung dan Rosalee S Hellberg yang dipublikasikan dalam jurnal Food Control (2023) menyebutkan bahwa kontaminasi silang pada produk daging giling dapat dicegah apabila mesin dibersihkan sesuai prosedur yang benar.

Sementara itu, Food and Agriculture Organization (FAO) juga telah menerbitkan panduan teknis mengenai sanitasi peralatan penggilingan daging bagi industri kecil dan menengah.

Rina menegaskan kehalalan bukan sekadar label pada kemasan, melainkan hasil dari proses produksi yang dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab sejak bahan baku, penggunaan peralatan, hingga distribusi produk.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih cermat memilih produk maupun jasa penggilingan daging yang telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal. Status sertifikasi halal dapat dicek melalui layanan resmi BPJPH maupun LPPOM.

“Memastikan kehalalan bukan hanya hak konsumen, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tutupnya.

Sumber : https://mui.or.id/baca/halal/di-balik-mesin-penggiling-daging-ada-titik-rawan-haram-perhatikan-catatan-berikut