Year: 2026

Jakarta (ANTARA) – Seorang ibu muda berdiri cukup lama di depan rak swalayan, membandingkan dua produk yang nyaris serupa. Harga keduanya tidak terpaut jauh dan kemasannya sama-sama menarik perhatian, tetapi kali ini ia tidak terburu-buru memilih. Ia membalik kemasan, memastikan adanya logo halal, lalu membaca informasi produk dengan saksama.

Setelah itu, ia membuka telepon genggam untuk memverifikasi status sertifikat halal melalui layanan resmi. Baru setelah memperoleh kepastian, ia menentukan pilihan dan memasukkan produk tersebut ke keranjang belanja.

Pemandangan sederhana itu kelak bisa menjadi wajah baru perilaku belanja masyarakat Indonesia setelah 18 Oktober 2026. Tanggal tersebut bukan sekadar menandai dimulainya kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai kelompok produk, melainkan juga titik awal perubahan cara berpikir konsumen: dari sekadar membeli menjadi memilih secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Pemerintah telah membangun landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Rangkaian regulasi tersebut menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beredar di Indonesia.

Selama beberapa bulan terakhir, perhatian publik lebih banyak tertuju pada kesiapan pelaku usaha. Berbagai sosialisasi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga asosiasi usaha. Semua bergerak agar kewajiban halal berjalan dengan baik.

Langkah tersebut tentu patut diapresiasi. Namun terdapat satu mata rantai yang sering luput dari pembahasan, yakni konsumen sebagai pemilik hak sekaligus pihak yang paling merasakan manfaat hadirnya sistem jaminan produk halal.

Padahal, sejarah perlindungan konsumen di berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi yang baik tidak pernah cukup jika masyarakat masih bersikap pasif. Produk yang telah bersertifikat halal memang memberikan kepastian hukum, tetapi kepercayaan publik tidak lahir hanya dari selembar sertifikat atau sebuah logo pada kemasan.

Kepercayaan tumbuh ketika konsumen memahami arti sertifikasi, mampu membaca informasi produk, mengetahui cara memverifikasi keabsahan sertifikat, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Dengan kata lain, sertifikasi halal perlu disertai transformasi budaya konsumen.

Gerakan Konsumen Sahabat Halal untuk Indonesia

Perubahan perilaku masyarakat tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa gerakan bersama yang mampu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia memerlukan sebuah terobosan yang dapat menghubungkan seluruh elemen tersebut dalam ekosistem jaminan produk halal.

Terobosan itu hadir melalui Gerakan Konsumen Sahabat Halal. Bukan sebagai lembaga baru, melainkan sebagai gerakan nasional yang mengajak masyarakat menjadi bagian aktif dari ekosistem jaminan produk halal.

Konsumen tidak diposisikan sebagai pencari kesalahan pelaku usaha, melainkan sebagai mitra dalam menjaga keyakinan publik. Semakin tinggi literasi halal masyarakat, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan label, pemalsuan informasi, maupun praktik usaha yang merugikan konsumen.

Gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Sebelum membeli, konsumen perlu membiasakan diri memeriksa label halal, membaca informasi pada kemasan, serta memanfaatkan layanan digital resmi untuk memastikan status sertifikat produk.

Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan sederhana itu akan tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup. Dari sanalah perubahan yang lebih besar dapat dimulai.

Ketika jutaan konsumen melakukan tindakan yang sama, maka pasar secara otomatis akan mendorong pelaku usaha menjaga kepatuhan karena kepercayaan menjadi modal bisnis yang paling berharga.

Terobosan berikutnya adalah membangun Halal Trust Index Indonesia, yakni sebuah indeks nasional yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem halal melalui indikator literasi halal, kemudahan memperoleh informasi, kepatuhan pelaku usaha, efektivitas pengawasan, dan tingkat kepuasan konsumen.

Selama ini keberhasilan sertifikasi lebih sering diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan atau banyaknya pelaku usaha yang telah tersertifikasi. Padahal ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas perlindungan konsumen.

Indeks kepercayaan dapat memotret tingkat literasi masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, efektivitas pengawasan, kemudahan memperoleh informasi, hingga tingkat kepuasan konsumen. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen evaluasi yang lebih komprehensif untuk menyempurnakan kebijakan.

Perguruan tinggi juga memiliki ruang strategis dalam membangun budaya halal. Kampus tidak hanya menjadi tempat mencetak auditor halal atau melakukan penelitian, tetapi juga menjadi pusat literasi masyarakat. Mahasiswa dapat diterjunkan sebagai pendamping UMKM, penyelenggara edukasi halal di sekolah dan komunitas, serta penggerak digitalisasi informasi halal.

Keterlibatan akademisi akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga implementasi wajib halal tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Pelaku usaha pun perlu memandang sertifikasi halal bukan sebagai tambahan biaya atau beban regulasi, melainkan sebagai investasi untuk membangun reputasi. Sebab, dalam dunia bisnis modern, konsumen membeli bukan hanya karena harga atau rasa, tetapi juga karena kepercayaan. Karena itu, logo halal yang didukung proses produksi yang konsisten, informasi yang transparan, serta pelayanan yang jujur dapat menjadi keunggulan kompetitif.

Sebaliknya, satu pelanggaran terhadap kepercayaan konsumen dapat menghapus reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Dengan demikian, menjaga integritas halal sejatinya bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan juga menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan keberlanjutan usaha.

Ke depan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun, posisi tersebut tidak akan ditentukan semata-mata oleh jumlah sertifikat halal yang diterbitkan. Dunia akan menilai bagaimana sistem itu dijalankan, seberapa tinggi integritas pelaku usaha, seberapa efektif pengawasannya, dan seberapa kritis konsumennya.

Negara yang memiliki konsumen kritis, pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta pemerintah yang konsisten akan mampu membangun ekosistem halal yang dipercaya, baik di pasar domestik maupun global.

Karena itu, Oktober 2026 tidak seharusnya dipahami sebagai garis akhir proses sertifikasi halal. Justru, saat itulah perjalanan sesungguhnya dimulai.

Ketika masyarakat menjadikan literasi halal sebagai kebiasaan, pelaku usaha memandang sertifikasi sebagai investasi kepercayaan, perguruan tinggi menjadi pusat edukasi, dan pemerintah terus memperkuat pengawasan, logo halal tidak lagi sekadar menjadi simbol pada kemasan. Lebih dari itu, logo halal akan menjelma menjadi representasi integritas, perlindungan konsumen, dan daya saing bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem jaminan produk halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari tumbuhnya kepercayaan publik yang dijaga bersama oleh negara, pelaku usaha, dan jutaan konsumen Indonesia.

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/5667335/halal-dimulai-dari-konsumen-tak-berhenti-di-logo?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=editor_picks

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan penggunaan rokok elektrik (vape) di tempat umum hukumnya haram.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH. Sholihin Hasan mengatakan, sesuai fatwa nomor 1 tahun 2026 tertanggal 1 Juli 2026 mengonsumsi vape atau di tempat umum atau ruang publik yang digunakan bersama, terbukti memicu kemudaratan bagi kesehatan orang lain di sekitarnya.

“Keharaman tersebut dilandasi dengan berbagai pertimbangan; seperti potensi membahayakan orang lain,” katanya, Minggu (26/7).

MUI Jatim menilai penggunaan vape di ruang publik dapat merugikan orang lain karena uap yang dihasilkan berpotensi terhirup oleh masyarakat di sekitarnya. Penegasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, keselamatan masyarakat, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika.

Selain itu, MUI Jatim mengacu pada laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan adanya penyalahgunaan vape dengan cairan mengandung narkotika. Dalam kondisi tertentu, paparan uap dari vape yang mengandung zat terlarang berpotensi membahayakan orang lain yang menghirupnya.

“Menurut laporan BNN Provinsi Jawa Timur, penggunaan vape yang mengandung narkoba di temepat umum, dihirup orang lain, akan menjadikan orang tersebut positif narkoba,” lanjutnya.

MUI Jatim juga menyoroti pengungkapan kasus penyelundupan sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja (cannabis buds) asal Thailand di Cerme, Kabupaten Gresik. Barang bukti tersebut diduga akan diolah menjadi ekstrak tetrahydrocannabinol (THC) yang kemudian digunakan sebagai cairan isi ulang (cartridge) vape.

“Ketentuan tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui rokok elektrik. Tentunya, itu harus dijadikan alarm bahwa penggunaan vape harus dibatasi,” ungkapnya.

Atas dasar itu, MUI Jatim menyatakan penggunaan vape di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, sarana transportasi umum, serta berbagai fasilitas publik lainnya hukumnya haram.

Kasus tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa rokok elektronik tidak lagi hanya berkaitan dengan persoalan gaya hidup, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.

“Untuk itu, dibutuhkan sikap menghargai orang lain dengan tidak mengkonsumsi vape di tempat umum atau di ruang publik,” pungkasnya.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk menghormati hak orang lain dengan tidak menggunakan vape di tempat umum maupun ruang publik, demi menjaga kesehatan bersama sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba.

Sumber : https://memorandum.disway.id/jatim/read/165007/mui-jatim-haramkan-penggunaan-vape-di-tempat-umum

Madiun (beritajatim.com) – ASTON Madiun Hotel & Conference Center bersama fave Hotel Madiun menghadirkan program kuliner tematik bertajuk ’60 Seconds to Tokyo’ sebagai pilihan baru bagi pencinta kuliner Jepang di Madiun Raya. Program ini resmi diluncurkan pada Jumat (24/7/2026) dan akan berlangsung hingga Desember 2026.

Peluncuran program digelar di The Lounge ASTON Madiun Hotel & Conference Center dengan dihadiri jajaran manajemen, tim food and beverage, serta para tamu undangan yang berkesempatan mencicipi langsung berbagai menu andalan yang disiapkan.

Mengusung konsep kuliner Jepang dengan sentuhan modern, ’60 Seconds to Tokyo’ menghadirkan pengalaman bersantap ala Negeri Sakura tanpa harus bepergian ke luar negeri. Program ini menjadi salah satu inovasi ASTON dan fave Hotel Madiun dalam menghadirkan variasi menu bagi masyarakat Madiun Raya.

Sejumlah menu yang ditawarkan antara lain Chicken Kamikaze, Chicken Yakitori, Yakimeshi Fried Rice, Takoyaki, Chicken Katsu Sando, Prawn Tempura Nori Taco, Grilled Chicken Breast with Koji Hot Sauce, Wagyu Burger, hingga Menchi Katsu.

Seluruh hidangan disiapkan oleh tim profesional ASTON Madiun menggunakan bahan-bahan berkualitas. Menu tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menikmati sajian khas Jepang.

General Manager ASTON Madiun Hotel & Conference Center, Danie R. Lapod, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman kuliner yang berbeda sekaligus memperluas pilihan menu bagi masyarakat.

“Melalui hadirnya promo kuliner ’60 Seconds to Tokyo’, kami ingin menghadirkan variasi kuliner yang segar, modern, dan tentu sesuai bagi lidah masyarakat Madiun Raya. Kami berharap setiap sajian yang kami hidangkan tidak hanya mengajak masyarakat untuk merasakan kuliner negeri sakura, tetapi juga membuat masyarakat ingin kembali ke ASTON atau fave Madiun untuk mencoba menu lainnya,” ujar Danie R. Lapod.

Menurutnya, program kuliner ini menjadi bagian dari komitmen hotel dalam menghadirkan inovasi yang mampu memberikan pengalaman bersantap berbeda bagi pelanggan, baik tamu hotel maupun masyarakat luas.

Dengan periode penyelenggaraan selama enam bulan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mencicipi berbagai menu yang ditawarkan hingga akhir 2026. Kehadiran program ini juga diharapkan menambah ragam destinasi kuliner di Madiun Raya, khususnya bagi pencinta makanan Jepang.

Selain menawarkan cita rasa khas Negeri Sakura, konsep kuliner tematik ini menjadi salah satu strategi sektor perhotelan dalam menghadirkan pengalaman bersantap yang lebih menarik sekaligus memperkaya pilihan kuliner di daerah.

Pihak ASTON Madiun menegaskan program ’60 Seconds to Tokyo’ terbuka bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya tamu yang menginap (in-house guest), masyarakat Madiun Raya dan daerah sekitar juga dapat menikmati seluruh rangkaian menu selama program berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026.

Melalui inovasi tersebut, ASTON Madiun Hotel & Conference Center bersama fave Hotel Madiun berharap ’60 Seconds to Tokyo’ dapat menjadi salah satu destinasi kuliner tematik pilihan masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati hidangan Jepang dengan suasana hotel yang nyaman dan modern.

Sumber : https://beritajatim.com/aston-dan-fave-hotel-madiun-hadirkan-promo-kuliner-jepang-60-seconds-to-tokyo-hingga-desember-2026

Banyuwangi (beritajatim.com) – Inovasi memadukan ajang olahraga massa dengan edukasi kesadaran pajak kini menjadi tren efektif di tingkat daerah.

Selain mengajak masyarakat membudayakan gaya hidup sehat, konsep unik ini terbukti ampuh menarik ribuan peserta luar daerah sekaligus menggerakkan aksi sosial kemanusiaan.

Sinergi antara pembinaan kesehatan, literasi keuangan, dan kepedulian sosial ini terpancar kuat di Bumi Blambangan.

Sekitar seribu peserta dari berbagai kota di Indonesia meramaikan kompetisi lari “Bapenda Run (Baperun)” yang digelar Pemkab Banyuwangi pada Minggu (26/7/2026). Para peserta dilepas langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dari halaman Kantor Pemkab Banyuwangi.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa event lari sejauh 5 kilometer ini merupakan strategi pemkab untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor kesehatan.

“Event ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lewat kegiatan semacam ini, kita ajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, salah satunya dengan berolah raga lari yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai tingkat usia,” ujar Ipuk pada Minggu (26/7/2026).

Ipuk menambahkan bahwa kesehatan menjadi fondasi utama dalam mendongkrak sektor pendidikan dan daya beli warga.

“Jika masyarakat kita sehat, secara otomatis akan berdampak pada peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat. Maka ketiga sektor ini terus kita genjot dengan berbagai program yang berkelanjutan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus berkolaborasi bersama Pemkab untuk menyukseskan program-program daerah, termasuk kompetisi Baperun ini,” kata Ipuk.

Kejuaraan ini turut memikat perhatian pelari dari luar daerah. Okris Halla, pelari asal Kabupaten Jember, mengaku sengaja memilih berkompetisi di Banyuwangi meski ada event serupa di kota lain.

“Sudah persiapan latihan cukup lama. Sebenarnya sekarang juga ada lomba di tempat lain, tapi saya lebih tertarik ikut di Banyuwangi. Puji Tuhan, bisa menjadi yang tercepat,” kata Okris.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Syamsudin, menjelaskan bahwa Baperun memperlombakan tiga kategori—pelajar, umum, dan grand master—dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional 2026.

Kegiatan ini disinergikan dengan pengundian program Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah di Banyuwangi) tahap I untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

“Selanjutnya, pengundian tahap II akan dilakukan di Bulan September khusus untuk pajak makanan dan minuman restoran, pajak perhotelan dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan pengundian tahap III akan dilakukan di Bulan Desember berlaku untuk semua jenis pajak,” jelas Syamsudin.

Tidak sekadar ajang adu kecepatan, Syamsudin memastikan bahwa Baperun juga mengusung misi kemanusiaan untuk menyokong program penanganan kemiskinan daerah.

“Sebagian dari uang pendaftaran para peserta, akan kita donasikan melalui Baznas untuk mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” pungkasnya.

Sumber : https://beritajatim.com/bupati-ipuk-lepas-1-000-peserta-baperun-banyuwangi-ternyata-ada-hadiah-undian-pajak-kendaraan