Jawa Barat Tancap Gas Bangun Wisata Halal Berkelas Dunia

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menempatkan sektor pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi halal yang lebih luas.

Peluncuran program Pariwisata Ramah Muslim di Masjid Jami’ At-Thohir, Tapos, Kota Depok, Kamis (9/7/2026), bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, melainkan membangun identitas Jawa Barat sebagai destinasi wisata religi nasional sekaligus pemain penting dalam industri wisata halal global.

Di tengah meningkatnya persaingan destinasi wisata Muslim di berbagai negara, Jawa Barat mencoba mengambil posisi strategis dengan memperkuat standar pelayanan berbasis kebutuhan wisatawan Muslim, mulai dari fasilitas ibadah, produk halal hingga ekosistem usaha mikro yang tersertifikasi halal.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar sektor pariwisata mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar jumlah wisatawan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan mayoritas penduduk Jawa Barat yang beragama Islam menjadi modal sosial untuk membangun layanan wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

“Penduduk Jabar mayoritas Muslim. Kami mendorong pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata memenuhi standar layanan wisata ramah Muslim,” kata Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dalam sambutannya pada acara Peluncuran Bersama Pariwisata Ramah Muslim dan Publikasi Capaian Pembangunan Kepariwisataan (IPKN) Jawa Barat di Depok, Kamis.

Program Smiling West Java-Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT), menurut Erwan, telah membawa Jawa Barat meraih prestasi nasional dalam pengembangan wisata halal.

“Pada tahun 2025 Jabar meraih juara 9 kategori dari 12 kategori. Pada tahun 2026 meraih juara pada 12 dari 14 kategori,” jelasnya.

Prestasi tersebut menunjukkan pengembangan wisata ramah Muslim tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi mulai diterjemahkan dalam standar layanan yang diakui secara nasional.

Di balik peluncuran program tersebut, terdapat agenda yang jauh lebih strategis, yakni memperkuat rantai ekonomi halal. Wisatawan Muslim tidak hanya membutuhkan destinasi, tetapi juga restoran, hotel, produk UMKM, pusat oleh-oleh hingga layanan publik yang memenuhi standar halal.

Karena itu, Erwan juga mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang mampu masuk ke dalam ekosistem wisata ramah Muslim.

Kemudahan memperoleh sertifikasi halal dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan daya saing produk Jawa Barat, baik di pasar domestik maupun internasional.

Sinergi Daerah

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempercayakan Kota Depok sebagai lokasi peluncuran program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan wisata ramah Muslim tidak mungkin dicapai hanya oleh satu pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Tentunya perlu penguatan promosi bersama untuk menciptakan lapangan kerja yang baru untuk masyarakat,” katanya.

Ia menilai paradigma pembangunan pariwisata kini telah berubah. Fokusnya bukan lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi meningkatkan kualitas destinasi sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.

“Program pariwisata ramah Muslim bukan untuk membatasi jumlah wisatawan, tapi peningkatan kualitas fasilitas ibadah dan juga produk halal,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, konsep wisata ramah Muslim justru diposisikan sebagai peningkatan standar pelayanan yang dapat dinikmati seluruh wisatawan tanpa memandang latar belakang agama.

Diplomasi Baru

Kota Depok sendiri dinilai memiliki modal untuk berkembang sebagai destinasi wisata religi, pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif.

Menurut Chandra, potensi tersebut akan semakin kuat apabila didukung promosi terpadu, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan produk halal yang melibatkan masyarakat setempat.

Lebih jauh, peluncuran Pariwisata Ramah Muslim di Jawa Barat memperlihatkan sektor pariwisata kini tidak lagi berdiri sendiri sebagai industri rekreasi.

Ia telah menjadi instrumen diplomasi ekonomi halal Indonesia. Ketika standar layanan, sertifikasi halal, penguatan UMKM, hingga promosi internasional berjalan beriringan, Jawa Barat berpeluang menjadi model pengembangan destinasi wisata Muslim yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat dari akar rumput.